Minggu, 27 Mei 2012

Reaktualisasi Nilai kebangsaan


Kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun di Indonesia , bukanlah hal yang biasa lagi. Tawuran dan kerusuhan lainnya yang terjadi antara warga kampung , bahkan kalangan intelektual seperti mahasiswa dan pelajar SMA bukanlah hal yang baru. Seperti yang kita ketahui , pada Tahun 2001. Padahal sendi bangsa ini , yang menganut PANCASILA terutama sila ke-3 yang berbunyi “ Persatuan Indonesia” perlu kita renungkan kembali.
Masyarakat Indonesia telah kehilangan sosial trust sebagai modal utama dalam persatuan nasional. Seperti petikan bapak Presiden SBY, "Saya berharap, jangan sampai apa yang terjadi di Kaltim terulang seperti dulu di Kalimantan Tengah (Kalteng)," kata Presiden saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/9/2010)(http://news.okezone.com/read/2010/09/29/340/377241/presiden-jangan-sampai-insiden- tarakan-seperti-sampit).
Seperti yang kita ketahui, telah terjadi kerusuhan di Sampit, Kaltim yang terjadi pembunuhan antara warga Madura dan Dayak. Tantangan yang kian membesar dewasa ini, seharusnya makin menyadarkan betapa pentingnya mereaktualisasikan nilai- nilai kebangsaan yang sekarang makin ter-erosi. Bangsa adalah kesatuan solidaritas , kesatuan yang terdiri dari perasaan senasib dan sepenanggungan, yang membuat damai hidup dalam satu wilayah dan bersama-sama memajukannya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan , berdasarkan prinsip keadilan sosial.
Social trust dapat ditempuh melalui tiga tahapan berikut (Sulastomo :2003), pertama, prinsip equal right yaitu warga Negara mempunyai hak yang sama dalam segala bidang kehidupan dan kesempatan seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Kedua,fair play  membuka peluang yang sama bagi seluruh anggota masyarakat , setiap segmen dan kekuatan politik harus dirangsang untuk menghormati prosedur dan kultur demokrasi. Ketiga, mendorong pengelompokan politik berbasis kebijakan publik. Seperti dikotomi Islam versus non-islam, jawa versus luar jawa, dan yang lainnya. Atau penilaian kualitas lebih diutamakan daripada identitas.
Dalam mewujudkan keadilan sosial, prinsip kesetaraan (equity) dan pemerataan (equality) amat penting untuk dikedepankan. Kesetaraan warga dihadapan hukum, disertai dengan konsistensinya penegakan hukum dan keadilan serta penghargaan yang tinggi atas HAM, harus terjamin keberlangsungannya. WArga Negara harus mendapatkan kesempatan yang sama didalam memperoleh segala kebutuhan yang layak seperti dalam bidang hukum, Keamanan, Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya(Sulastomo :2003).
Realitas pluralisme adalah modal besar bangsa Indonesia dalam membangun Bangsa ini. Nilai Bhineka Tunggal Ika harus tetap kita aktualisasikan. Dan Fanatisme kesukuan , etnosentrisme dapat dihindari.
Sebagai bangsa yang berjiwa besar seyogyanya kita harus pandai memetik pelajaran berharga atas segala pengalaman di masa lalu sebagai proses pendewasaan bangsa, dan mampu memandang ke depan dan berupaya menciptakan suatu Negara yang sejahtera.





NAMA : MIFTAKHUL JANNAH
KELAS : 1 ID 06
NPM    : 34411478

Tidak ada komentar:

Posting Komentar