Selasa, 01 Mei 2012

Pendidikan kewarganegaraan


MAKALAH
PEMERINTAHAN DEMOKRASI

" MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN"


NAMA : MIFTAKHUL JANNAH
NPM : 34411478
KELAS : 1 ID 06


FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS GUNADARMA
 
 
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalam , saya ucapkan pada Allah Yang Maha Pengasih lagi Pemurah, Karena makalah ini dapat disusun sesuai harapan dan tepat pada waktunya . Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW karena melalui beliau ,kita semua tersinari dalam cahaya keimanan yang penuh dengan ni’mat .
Rasa terima kasih saya ucapkan kepada :
1.      Kedua Orang tua yang selalu mendo’akan anaknya ini tanpa putus sehingga selalu diberi kemudahan oleh Allah;
2.      Dosen Pendidikan kewarganegaraan  yang selalu memberikan ilmunya dan bimbingannya kepada Kami semua;
3.      Rekan-rekan di kelas 1 ID 06 yang bersedia memberikan saran dan bantuannya;
4.      Dan semua pihak yang bersedia memberikan saran dan bantuan ;

Makalah ini membahas tentang “Pemerintahan demokrasi” . Penyusun menyadari betul dalam menulis makalah ini masih banyak kekurangan , Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan.
Saya berharap , Semoga makalah ini bermanfaat bagi sumbangsih ilmu pengetahuan dan mampu memberikan penjelasan tentang Pendidikan kewarganegaraan . Tentunya , mendapat nilai sesuai harapan.
Demikian makalah ini Saya buat, Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Amien.

Bekasi, 1 Mei 2012



Penyusun









DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penulisan 1
1.2. Rumusan Masalah 1
1.3. Tujuan 1
D. Metode Penyusunan 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1. MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI 2
2.2. DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP 3
2.3. UNSUR-UNSUR PENEGAK DEMOKRASI 4
BAB III PENUTUP 8
KESIMPULAN 8
DAFTAR PUSTAKA 9
BAB I
PENDAHULUAN
1.1  LATAR BELAKANG
Kita hidup di negara demokrasi tepatnya menganut Demokrasi Pancasila. Negara Indonesia sendiri tidak memiliki kejelasan yang tepat tentang demokrasi itu sendiri. Jika melihat bentuk demokrasi dalam struktur pemerintahan Indonesia dari level negara, provinsi, kabupaten, hingga kecamatan hampir dapat dipastikan di level ini demokrasi hanya sampai pada proses pembuatan kebijakan, sementara jika mencari demokrasi yang berupa ciri khas yang dapat mewakili bahwa Negara indonesia mempunyai diri demokrasi tersendiri itu dapat dilihat di level desa. Bagaimana seperti ditulis almarhum Moh. Hatta bahwa,”Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki.” Dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang yang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama. Struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa. Gambaran dari tulisan almarhum ini tidak lain dari pola-pola demokrasi tradisional yang dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusannya tersebut.
Dari gambaran di atas, hal ini pula yang menginspirasi demokrasi pancasila yang selalu menjadi Kiblat negara kita dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu ditelaah atau dikaji secara lebih dalam lagi.
Oleh karena itu, sehubungan dengan adanya penugasan dalam mata kuliah Kewarganegaraan, penyusun berusaha untuk memberikan materi tentang demokrasi yang diharapkan agar pembaca bisa mengetahui lebih dalam tentang demokrasi. Dengan disusunnya makalah ini semoga dapat membantu pembaca dalam pemberian gambaran serta paparan tentang arti demokrasi secara luas.
1.2  Perumusan Masalah
Ulasan dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut :
1.      Apa Pengertian demokrasi itu?
2.      Apa sajakah bentuk- bentuk demokrasi itu?
3.      Apa saja Unsur – unsur demokrasi?
4.      Bagaimana Perbandingan Demokrasi barat Dengan demokrasi Indonesia?
1.3  Tujuan
Makalah Pendidikan kewarganegaraan ini , bertujuan sebagai berikut :
1.      Untuk Mengetahui Pengertian demokrasi , Karena Dewasa ini masih banyak yang belum Paham mengenai demokrasi
2.      Untuk mengetahui bentuk – bentuk Demokrasi.
3.      Untuk mengetahui Unsur – unsur demokrasi
4.      Untuk mengetahui Perbandingan Demokrasi barat Dengan demokrasi Indonesia

BAB II
PEMBAHASAN
1.      Pengertian Demokrasi
Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologies). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
Pengertian demokrasi menurut para ahli :
a.       Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting. Secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
b.      Phillippe C. Schmitter
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.
c.       Afan Gafar
Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu:
1. Normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.
2. Empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.
d.  Joseph A. Schmeter
Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan Cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:
1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui di mata rakyat.
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) berarti suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas Nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri.
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) berarti bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat
Jadi dapat disimpulkan , demokrasi adalah  sebuah bentuk kekuasaan dari/oleh/untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyisyaratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga Negara.
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
  1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
  2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
  3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
  4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
  5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
  6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
  7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
  8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
  9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).
2.      Bentuk – bentuk demokrasi
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
A.    Demokrasi langsung
Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

B.     Demokrasi perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.
3.      Unsur – unsur Demokrasi
1.       NEGARA HUKUM (RECHTSSTAAT DAN THE RULE OF THE LAW)
 Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari Rechtssaat dan the rule of the law. Konsepsi Negara hokum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia.
·         Konsepsi Rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Adanya perlindungan terhadap HAM.
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi
·         Adapun the rule of law mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Adanya supremasi aturan-aturan hukum.
2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law)
3. Adanya jaminan perlindungan HAM

Dengan demikian konsep Negara hokum sebagai gabungan dari kedua konsep diatas dicirikan sebagai berikut:
1. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM
2. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara.
4. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri
.
2. MASYARAKAT MADANI
Masyarakat madani mempunyai prinsip pokok pluralis, toleransi dan human right termasuk didalamnya adalah demokrasi. Sehingga masyarakat madani dalam artian negara menjadi suatu cita-cita bagi negara Indonesia ini, meskipun sebenarnya pada wilayah-wilayah tertentu, pada tingkat masyarakat kecil, kehidupan yang menyangkut prinsip pokok dari masyarakat madani sudah ada. Sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani merupakan tipe ideal suatu mayarakat Indonesia demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional.
  1. Masyarakat Sipil; merupakan penurunan langsung dari istilah civil society. Istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour Fakih untuk menyebutkan prasyarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baik Masyarakat Kewargaan; konsep ini pernah digulirkan dalam sebuah Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia XII di Kupang NTT
  2. Civil Society; istilah ini (dengan tidak menerjemahkannya) merupakan konsep yang digulirkan Muhammad AS. Hikam. Menurutnya, konsep civil society yang merupakan warisan wacana yang berasal dari Eropa Barat, akan lebih mendekati substansinya jika tetapdisebutkan dengan istilah aslinya. Menurutnya pengertian civil society (dengan memegang konsep de ‘Tocquiville) adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yangterorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Dan sebagai ruang politik, civil society merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, danrefleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free public sphere). Tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

3. INFRASTRUKTUR POLITIK

Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari:

1. Partai politik, merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota – anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai dan cita- cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan – kebijakanya.
2. Kelompok gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang – orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya.
3. Kelompok penekan atau kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada criteria profesionalitas dan keilmuan tertentu seperti PGRI, PWI dan sebagainya.
Menciptakan dan menegakkan demokrasi dalam tata kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, partai politik seperti dikatakan oleh Miriam Budiardjo, mengemban beberapa fungsi:
1. Sebagai sarana komunikasi politik
2. Sebagai sarana sosialisasi politik
3. Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik
4. Sebagai sarana pengatur konflik
Keempat fungsi partai politik tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai – nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi, kontrol rakyat melalui partai politik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai (conflict resolution)

4. Perbandingan Demokrasi barat Dengan demokrasi Indonesia
Pemahaman demokrasi di Indonesia :
a. dalam system kepartaian dikenal adanya 3 sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai, sistem dua partai dan sistem satu partai
b. sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan Negara
c. hubungan antar pemegang kekuasaan Negara, terutama antara eksekutif dan legislative
mekanisme demokrasi di Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasan pemerintah rakyat yg dijiwai oleh nilai- nilai falsafah pancasila dan yg berlangsung menurut hukum yg berkiblat pada kepentingan, aspirasi dan kesejahteraan rakyat banyak.
Pancasila sebagai  landasan idiil Negara Bangsa Indonesia yang sudah mempunyai bekal kebenaran tersebut  beritikad untuk mewujudkannya. Karena itu sebagai bangsa yang merdeka mereka membentuk sebuah wadah yg disebut Negara kesatuan republik Indonesia. Cita- cita  bangsa Indonesia pun kemudian menjadi cita- cita negara karena pancasila merupakan landasan idealisme NKRI. Sila-sila dalam pancasila yang merupakan kebenaran hakiki perlu diwujudkan oleh bangsa Indonesia
Wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas(bahasa jawa) yang artinya memandang atau melihat. Dengan penambahan akhiran an kata ini secara harfiah berarti cara pengliatan atau cara tinjau atau cara pandang.
Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan 3 faktor utama:
1. bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup
2. jiwa,tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya
3. lingkungan sekitarnya
wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yg telah mengerti diri dan lingkungannya dalam eksitensinya yg serba terhubung dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional, sertaglobal.
Demokrasi ala barat (Eropa/Amerika Serikat) tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi, situasi dalam masyarakat dan budaya Indonesia. apabila Indonesia meniru mentah-mentah demokrasi barat, maka dikhawatirkan demokrasi tersebut justru tidak membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.
Sebab, demokrasi bukanlah tujuan akhir sebuah bangsa melainkan hanya sarana, namun sistem demokrasi memang harus ditegakkan di Indonesia.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN

1. Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan untuk yang memerintah berasal dari yang memerintah yakni rakyat. Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.

2. Bentuk – bentuk Demokrasi.
Bentuk – bentuk demokrasi ada 2 :
a.       Demokrasi langsung
b.      Demokrasi Perwakilan
3.      Unsur – unsur demokrasi
a.       Negara hokum
b.      Masyarakat Madani
c.       Infrastrukur politik
4.      Perbandingan demokrasi Barat dan Indonesia
Demokrasi yang dipakai Negara Barat cenderung mengarah ke demokrasi Liberal sedangkan demokrasi yang dianut Indonesia menggunakan Demokrasi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA
·         http://aqilalhilmy.edublogs.org/category/makalah-pkn-demokrasi/ ( 1 Mei 2012 . 22.56)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar