Minggu, 06 Mei 2012

MAKALAH : PENGETAHUAN TENTANG NEGARA

MAKALAH
PENGETAHUAN TENTANG NRGARA
" MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN"
NAMA : MIFTAKHUL JANNAH
NPM : 34411478
KELAS : 1 ID 06
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS GUNADARMA
 
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalam , saya ucapkan pada Allah Yang Maha Pengasih lagi Pemurah, Karena makalah ini dapat disusun sesuai harapan dan tepat pada waktunya . Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW karena melalui beliau ,Karena karena beliau kita semua tersinari dalam cahaya keimanan yang penuh dengan ni’mat .
Rasa terima kasih saya ucapkan kepada :
1.      Kedua Orang tua yang selalu mendo’akan anaknya ini tanpa putus sehingga selalu diberi kemudahan oleh Allah;
2.      Dosen Pendidikan kewarganegaraan  yang selalu memberikan ilmunya dan bimbingannya kepada Kami semua;
3.      Rekan-rekan di kelas 1 ID 06 yang bersedia memberikan saran dan bantuannya;
4.      Dan semua pihak yang bersedia memberikan saran dan bantuan ;

Makalah ini membahas tentang “Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan” . Penyusun menyadari betul dalam menulis makalah ini masih banyak kekurangan , Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan.
Saya berharap , Semoga makalah ini bermanfaat bagi sumbangsih ilmu pengetahuan dan mampu memberikan penjelasan tentang Pendidikan kewarganegaraan . Tentunya , mendapat nilai sesuai harapan.
Demikian makalah ini Saya buat, Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Amien.

Bekasi, 23 April 2012




Penyusun


BAB I
PENDAHULUAN


1.1  Latar Belakang
Pendidikan Kewarganegaran adalah Mata kuliah yang penting . Materi pendidikan kewarganegaraan mengajar Mahasiswa mengenal aturan dasar kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan salah satu media pendidikan politik dalam lingkungan akademis. Mampu mendidik siswa dalam bersikap toleransi dan tenggang rasa terhadap sesama manusia dalam satu Negara atau bahkan Dunia.
Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga memberikan pengetahuan bagi Mahasiswa dalam mengenal suatu peraturan Negara.
Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
Oleh karena itu, dalam Makalah ini akan membahas tentang “ Teori terbentuknya suatu Negara “, Makalah ini hendaknya mampu mewakili dalam memhami matakuliah Pendidikan kewarganegaraan. Dengan mengetahui dasar – dasar tentang terbentuknya Negara , maka akan mudah dalam memahami materi – materi yang lain dalam pendidikan kewarganegaraan.
Melalui makalah ini Mahasiswa diharapkan mampu “memahami, menganalisa, dan menjawab masalah–masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita–cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 “.
1.2  Tujuan Penulisan
Tujuan  dari penulisan makalah tentang “ Pengetahuan tentang Negara “ ini adalah sebagai berikut :
1.      Mampu memahami Tentang Pengertian dari suatu Negara
2.      Mampu memahami tentang Teori terbentuknya suatu Negara
3.      Mampu memahami dan mengerti tentang bentuk – bentuk Negara
4.      Mampu mengetahui tentang Pemerintahan di Negara Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Negara
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.
Berikut adalah Pengertian Negara menurut Para Ahli :
1.      Menurut John Locke(1632-1704) dan Rousseau(1712-1778), negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.
2.       Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
3.       Menurut Mac Iver, suatu negara harus mempunyai tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan.
4.       Menurut Roger F. Soleau, negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama yang diatasnamakan masyarakat.
5.      Aristoteles, Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
6.      Prof. Dr. Ing. Vicky Rahadian , Negara adalah suatu tempat yang bisa diduduki dan ditinggali.
7.      N. Machiavelli mengartikan bahwa negara adalah kekuasaan yang mengajarkan raja memerintah dengan sebaik-baiknya.
2.2 Teori Terbentuknya Negara
Berikut adalah teori terbentuknya Negara:
a.   Teori Hukum Alam  (Plato dan Aristoteles).
Kondisi Alam => Berkembang Manusia => Tumbuh Negara.
Maksudnya adalah Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri–sendiri.
Menurut Plato asal mula terjadinya negara sangat sederhana antara lain :
1.Adanya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam menyebabkan mereka harus bekerjasama.
2.Mengingat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerjasama dengan orang lain, maka mengharuskan manusia dalam menghasilkan sesuatu harus lebih untuk dipertukarkan.
3.Karena seringnya mereka saling tukar menukar hasil dan sekaligus bergabung, maka terbentuklah desa.
4.Antara desa yang satu dengan desa yang lain terjadi pula hubungan kerjasama, maka terbentuklah suatu masyarakat Negara
b.   Teori Ketuhanan
Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, termasuk adanya negara.
c.   Teori Perjanjian (Thomas Hobbes)
Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan, manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara–caranya. Manusia pun bersatu (membentuk negara) untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.
Di dalam prakteknya, terbentuknya negara dapat pula disebabkan karena :
  1. Pendudukan (Occupatie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai.Misalnya, Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.

2.      Peleburan (Fusi)
Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang baru.Misalnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.

3.      Penyerahan (Cessie)
Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu.Misalnya,Wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia,(Jerman).

4.      Penaikan (Accesie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau dari dasar Laut (Delta).Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah Negara. Misalnya wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.

5.      Pengumuman (Proklamasi)
Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contahnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki.
 2. Unsur Negara
a.    Konstitutif.
Negara meliputi wilayah udara, darat, dan perairan (unsur perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat.
1.Rakyat
Rakyat adalah semua orang yang berdiam di suatu negara/menjadi penghuni negara
Rakyat suatu negara dibedakan :
A . Penduduk dan bukan penduduk
B. Warga negara dan bukan warga Negara
- Penduduk : mereka yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Negara
-bukan penduduk :mereka yang berada dalam wilayah negara untuk sementara waktu
-  Warga negara :mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara (menurut undang-undang diakui sebagai warga negara)
-  Bukan warga negara : mereka yang berada dalam suatu negara secara hukum tidak menjadi
anggota negara yang bersangkutan
2.Wilayah
wilayah suatu negara meliputi :
a.daratan
 batas wilayah darat suatu negara dapat berupa :
1)      batas alam : sungai,danau,pegunungan,lembah
2)      batas buatan : pagar tembok,pagar kawat berduri
3)      batas menurut ilmu pasti/geofisika : lintang utara/selatan,bujur barat/timur
b.      Batas-batas wilayah lautan :
a) laut teritorial : jaraknya 12 mil laut diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar pantai ketika air laut surut.
b)Zone bersebelahan : laut sejauh 12 mil laut diluar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai.dalam wilayah ini negara antai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai ,fiskal,imigrasi dan ketertiban dunia
c) Zone Ekonomi Eksklusif : wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil diukur dari pantai. negara pantai dapat menggali kekayaan alam lautan dan kegiatan ekonomi tertentu.Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah laut.Negara pantai dapat menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam ZEEnya.
d) Landas Benua : wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut.
c.udara
 wilayah udara adalah udara yang berada di wilayah permukaan bumi diatas wilayah darat dan laut. Mengenai wilayah udara diatur dalam :
1) Konvensi Paris 1919 Negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio,satelit dan penerbangan.
2) Konvensi Chicago 1944 : Setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif di ruang udara diatas wilayahnya.
3) Undang-undang negara Indonesia No. 20 tahun 1982 : Wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo stationer adalah 35.761 km.
3. Pemerintah yang berdaulat
            Pemerintah dalam arti organ dibedakan menjadi dua yaitu :
1)      Pemerintah dalam arti sempit : suatu badan yang berwenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif).Badan ini terdiri atas presiden,wakil presiden dan para mentri (kabinet)
2)      .Pemerintah dalam arti luas : gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara yang meliputi badan eksekutif,legislatif dan yudikatif.
Secara Deklaratif  , Negara  harus mempunyai tujuan, undang–undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de jure dan de facto dan ikut dalam perhimpunan bangsa–bangsa, misalnya PBB.
3. Bentuk Negara
a. Negara kesatuan
Negara yang kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan ada ditangan pemerintah pusat atau negara yang pemerintah pusatnya memegang/mengendalikan kedaulatan sepenuhnya baik kedalam maupun keluar. Negara kesatuan memiliki ciri–ciri yaitu hanya ada satu UUD, satu kepala negara, satu kabinet, satu parlemen.
Negara kesatuan ada 2 (dua) macam :
a. Negara Kesatuan Sentralisasi
Negara kesatuan yang semua urusan pemerintahannya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya tinggal melaksanakan saja semua kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah pusat.
b. Negara Kesatuan Desentralisasi
Negara kesatuan yang semua urusan pemerintahannya tidak diurus sepenuhnya oleh pemerintah pusat, melainkan sebagian urusan pemerintahannya didelegasikan atau diberikan kepada daerah–daerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerah masing–masing. Dalam negara kesatuan sistem desentralisasi daerah atau bisa dikatakan adanya system otonomi daerah seperti yang ada di Indonesia.
b. Negara serikat,  di dalam negara ada negara yaitu negara bagian.
Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan pemerintah pusat (federal) yang menyelenggarakan kedaulatan keluar, sedangkan kedaulatan kedalam tetap ada pada pemerintah negara bagian. Negara serikat ada dua macam Pemerintahan yaitu :
1. Pemerintah Federal
Biasanya pemerintah federal mengurusi hal–hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, keuangan, pertahanan negara dan pengadilan.
2. Pemerintah Negara Bagian
Setiap negara bagian diperkenankan memiliki Undang–Undang Dasar, Kepala negara, Parlemen dan Kabinet sendiri.
Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan pemerintah pusat (federal) yang menyelenggarakan kedaulatan keluar, sedangkan kedaulatan kedalam tetap ada pada pemerintah negara bagian.
D. Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di  Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. Dan mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara–negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia.
Dalam pembukaan UUD 1945  Alinea ke IV , kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republic .
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.
Dalam Pemerintahan Indonesia dipimpin Oleh seorang Presiden berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri.
Di Indonesia Warga Negara Indonesia mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara.
Hak Warga Negara Indonesia antara lain :
  1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
  2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
  3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
  4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
  5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
  6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
  7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
Dan , kewajiban warga Negara Indonesia adalah :
  1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
  2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
  3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
  4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
  5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
Sistem Pemerintahan Indonesia antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut ;
ü  Negara Indonesia berlandaskan Hukum ( Rechstaat) maksudnya Pemerintahan di Negara Indonesia dibatasi oleh HUKUM.
ü  Kekuasaan Negara tertinggi adalah MPR , wewenang MPR antara lain :
1.      Menetapkan UUD
2.      Menetapkan GBHN
3.      Mangangangkat Presiden dan Wakil Presiden.
ü  Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR
ü  Penyelenggara pemerintahan Negara  adalah presiden.
ü  Menteri dipilih oleh Presiden yang bertugas membantu Presiden , dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Karena itu , kita sering mendengar adanya Resufle cabinet yang dilakukan Oleh Presiden.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Negara adalah  sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.
2. Teori terbentuknya suatu Negara antara lain Teori Ketuhanan , dan Teori hukum Alam. Modern ini teori terbentuknya Negara antara lain : Peleburan , Penyerahan , penaikan , pendudukan , dan proklamasi.
3. Bentuk – bentuk Negara antara lain Negara kesatuan dan Negara Sarikat .
4. Pemerintahan Indonesia adalah Pemerintahan yang berdasarkan Hukum dan berlandaskan UUD 1945 yang berbentuk republic dengan Presiden sebagai penyelenggara Negara. Yang setiap warga Negaranya mempunyai Hak dan Kewajiban yang telah ditetapkan dalam UUD 1947.
3.2 Saran
            Mempelajari tentang Negara terutama Negara Indonesia dapat membantu dalam memahami karakteristik Negara ini dan juga kita dapat memnganalisa berbagai fenomena yang terjadi karena kita mengetahui tentang struktur beserta fungsi-fungsi suatu Negara.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar